Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Permenhut P.19/Menhut-II/2007

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

PP No.6 Tahun 2007

PP No.6 Tahun 2007 Tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,
SERTA PEMANFAATAN HUTAN

Peta Lampiran SK 612/Kpts-II/1995 Lembar 2

Peta Perluasan Kawasan Hutan Tetap, Kelompok Hutan Ujung Tanjung DSK sebagai areal pengganti areal hutan yang dilepaskan untuk areal perkebunan PT.MULTI GAMBUT INDUSTRI, Kabupaten Dati II Bengkalis

Peta Lampiran SK 612/Kpts-II/1995 Lembar 1

Peta Perluasan Kawasan Hutan Tetap Kelompok Hutan Ujung Tanjung DSK sebagai areal pengganti areal hutan yang dilepaskan untuk areal perkebunan PT.MULTI GAMBUT INDUSTRI, Kabupaten Dati II Bengkalis,

SK 612/Kpts-II/1995 Penetapan HP Ujung Tanjung

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 612/Kpts-II/1995 tentang Penetapan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kelompok Hutan Ujung Tanjung yang terletak di Kecamatan Bangko dan Kecamatan

Penetapan HP Ujung Tanjung

Penetapan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kelompok Hutan Ujung Tanjung yang terletak di Kecamatan Bangko dan Tanah Putih, Kabupaten Dati II Bengkalis, Propinsi Dati I Riau seluas 24.0

SK.725/MENHUT-II/2009 HPT Pulau Ruku

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.725/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Pulau Ruku, di Wilayah Provinsi Riau seluas 4.247,60 hektar.