Filter by tags:

Datasets

70 results

PERDA NO 1 TAHUN 2015 ROKAN HULU

Perda tentang penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan amanat Undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah ini menetapkan sebanyak 61 (enam Puluh satu) Desa dan 89 (delapan puluh sembilan) desa adat di kabupaten Rokan Hulu.

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Spatial / Geographical Coverage Area
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Tuesday, January 20, 2015
Daerah/Wilayah

SK.673/Menhut-II/2014

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 hektar, Perubahan Fungsi kawasan Hutan seluas ± 717.543 hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 hektar di Provinsi Riau

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Friday, August 8, 2014

Analisis Pemberian Izin, Studi Kasus Pelalawan dan Siak

Konsep hutan tanaman industri pada dasarnya sejalan dengan konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan, karena hutan tanaman industri dikelola di atas lahan yang tidak produktif. Apalagi ada indikasi bahwa hutan tanaman industri di Riau dilaksanakan di kawasan hutan produksi.

Sesuai dengan peraturan pemerintah, kawasan yang diperbolehkan dijadikan perkebunan adalah kawasan hutan produksi konversi atau area penggunaan lain. Sementara HTI diberikan di kawasan hutan produksi tetap (hutan produksi). Ketika terdapat perkebunan dan HTI di luar kriteria tersebut, maka dikategorikan sebagai pelanggaran.

Selain itu, separuh dari wilayah daratan Provinsi Riau, merupakan lahan gambut. Kawasan gambut merupakan ekosistem basah yang unik dan rentan terjadi kerusakan, terutama apabila terjadi pengeringan. Untuk itu pemerintah sudah menetapkan kawasan gambut sebagai kawasan yang harus dilindungi (Keppres No. 32 Tahun 1990). Dalam Keppres tersebut dinyatakan, gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan yang berada di hulu sungai harus dilindungi. Penggaturan itu diperkuat lagi dengan PP No.71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Salah satu strategi nasional REDD+ terkait hal itu adalah melakukan penegakan hukum terhadap izin yang sudah diberikan dan melanggar ketentuan perundang-undangan sesuai dengan sanksi yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang terkait .

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Spatial / Geographical Coverage Area
Contact Name
Hutanriau
Contact Email
sekretariat@hutanriau.org
Public Access Level
Public
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Friday, June 12, 2015
Daerah/Wilayah

AMDAL HTI PT. SELARAS ABADI UTAMA

Analisis Dampak Lingkungan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Public Access Level
Public
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Thursday, November 21, 2002
Daerah/Wilayah

AMDAL PT. RAPP

Rencana Pemantauan Lingkungan (Ruang Dampak III) Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT. RAPP di Kabupaten Dati II Kampar dan Bengkalis Propinsi Dati I Riau

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Friday, December 19, 1997

PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH

Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) Hektar, yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungotebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Spatial / Geographical Coverage Area
Public Access Level
Public
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Friday, June 21, 2002
Daerah/Wilayah

Penetapan HP Ujung Tanjung

Penetapan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kelompok Hutan Ujung Tanjung yang terletak di Kecamatan Bangko dan Tanah Putih, Kabupaten Dati II Bengkalis, Propinsi Dati I Riau seluas 24.000 hektar sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Wednesday, November 15, 1995
Daerah/Wilayah

Penetapan HPT Sungai Melintang Pulau Rupat

Penetapan areal hutan produksi yang dapat dikonversi di kelompok hutan S. Malintang (P. Rupat) yang terletak di Kecamatan Rupat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Spatial / Geographical Coverage Area
Public Access Level
Public
Instansi/Organisasi
Nomor Registrasi
Tanggal Terbit
Wednesday, November 15, 1995
Daerah/Wilayah